KEDUDUKAN HUKUM AUDIT FORENSIK KEUANGAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA KORPORASI

Gabriel Wahid Batistuta (B011181447) Kedudukan Hukum Audit Forensik Keuangan Dalam Hasil Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Pada Korporasi, dibawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi dan pengaturan audit forensik keuangan dalam pembuktian tindak pidana penggelapan pada korporasi di Indonesia dan menjelaskan kekuatan pembuktian hasil audit forensik keuangan terhadap tindak pidana penggelapan sebagai solusi alternatif dalam penanganan kasus penggelapan pada korporasi. penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa patut dipertimbangkan oleh para aparat penegak hukum dan/atau praktisi hukum karena peran audit (auditor) forensik keuangan dapat menelusur adanya kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh internal (pengurus) dan/atau eksternal (pihak lain) yang merugikan korporasi. Audit (auditor) forensik keuangan juga mempunyai potensi dan teknik khusus dalam melakukan investigasi sehingga dapat mengumpulkan alat bukti dan barang bukti serta dapat dipertanggungjawabkan. kedudukan hukum dapat membantu di tahap pemeriksaan internal korporasi, tahap penyidikan, serta tahap pembuktian sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelepasan terdakwa karena bukti yang tidak akurat serta dapat juga mengamankan dan memulihkan aset-aset korporasi yang diakibatkan terjadinya praktik tindak pidana penggelapan pada korporasi. Dalam hal kekuatan pembuktian oleh audit (auditor) forensik keuangan terhadap penanganan tindak pidana penggelapan pada korporasi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Investigasi idak selalu menentukan hasil putusan oleh hakim apabila pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan pada korporasi tersebut hanya menggunakan pembuktian dari peran audit forensik keuangan Akan tetapi kekuatan pembuktian dengan adanya peran audit forensik keuangan dapat memperkuat keyakinan hakim terhadap alat bukti lainya sesuai Pasal 184 ayat 1 KUHAP sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan terhadap alat-alat bukti tersebut dan dapat memberikan putusan yang berdasarkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.