Pemusatan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

ABDUL SALAM (B11116140) Pemusatan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Di bawah bimbingan Ansori Ilyas sebagai Pembimbing Utama, dan Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing Pendamping).
Penelitian ini bertujuan untuk memahami yang menjadi legitimasi pemusatan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan implementasinya.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan serta dianalisis secara presktiptif-normatif.
Adapun penelitian yang telah dilakukan mengantarkan peneliti pada kesimpulan, yakni 1) Legitimasi terjadinya pemusatan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dapat ditemui dalam UUD NRI 1945, yakni dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3). 2) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pengelolaan dan penyelengaraan pertambangan mineral dan batubara berada di tangan Kementrian ESDM. Sedang dalam implementasinya, pengelolaan dan penyelengaraan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.