TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN BARANG SITAAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 15 K/PID.SUS/2018)

ARYA PERDANA (B011181321) dengan judul Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Bukti Sitaan Narkotika
Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 15 k/pid.sus/2018).
Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Utama dan
Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak Pidana
Penjualan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam
Perspektif Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang
Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor
15 K/Pid.Sus/2018.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan Perundang-Undanganan, dan pendekatan kasus. Bahan
hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni Undang�Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Kasasi Nomor 15
K/Pid.Sus/2018, Putusan Banding Nomor 139/PID.SUS/2017/PT.PDG,
Putusan Pengadilan Negeri Payakumlah Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Pyh.
Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan
dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini bahwa (1) kodifikasi tindak pidana penyalahgunaan
Narkotika untuk diperjual belikan dan dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang�Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga penjatuhan
sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik
Kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Republik Indonesia. (2) Dalam proses pemidanaan tindak
pidana penyalahgunaan Narkotika olhe oknum anggota Polisi yang
memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tidak diatur di dalam ketentuan
KUHP dan bersifat Lex Specialism maka penerapan hukum terhadap
terdakwa yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika