TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)

ABSTRAK
Elvi Fakhri Rezi, B 111 02 793-1. Tinjauan Terhadap Pratek Diskriminasi
Dalam Penguasaan Pasar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoi dan Persaingna Usaha Tidak Sehat
(studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar Baru dan Toko Sinar
Alam Pralama). Di bawah bimbingan Nurhayati Abbas. (selaku pembimbing I)
dan Winner Sitorus, (selaku pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pelaku usaha
yang telah menyebabkan praktek diskriminasi, serta mengetahui
pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan
praktek diskriminasi.
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar dengan objek penelitian
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pewakilan Makassar, PT.
Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar Baru dan toko SinarAlam Pratama. Jenis
dan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten.
Disnmping wawancara, juga dilakukan penelitian kepustakaan dengan
mempelajari dokumen-dokumen dan majalah yang berkaitan dengan
materi, penelitian penulisan skripsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelaku usaha yang telah
menyebabkan praktek diskriminasi dapat ditentukan dengan melihat adanya
perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku distributor
terh 3dap pelaku usaha selaku pengecer yang sama dan bergerak di bidang
ya ,g sama pula dimana pelaku usaha selaku distributor tersebut memiliki
po>isi dominan. Dalam hal ini pihak distributor memiliki kekuasaan yang
besar dalam memberikan perlakuan. Sedangkan pelaksanaan sanksi bagi
pelaku usaha yang melakukan praktek diskriminasi adalah dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya pemberitahuan putusan
Komisi, terlapor wajib melaksanakan putusan Komisi tersebut dan
melaporkan pelaksanaannya kepada KPPU. Dalam mengawasi
pelaksanaan sanksi tersebut KPPU membentuk satu tim monitoring.