TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENERIMA HASIL PEMILIHAN YANG DIUSULKAN OLEH KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL) = Juridicial Review of The Actions of Officers Making Commitments in Accepting the Election Results Proposed by the Election Working Group (Case Study of: Bandar Lampung PTUN Decision Number 32/G/TF/2021/PTUN.BL)

ABSTRAK
MUHAMMAD YASIN SYAFRUDDIN (B021181303), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Menerima Hasil Pemilihan Yang Diusulkan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL)”. Di bawah bimbingan (M. Djafar Saidi) sebagai Pembimbing Utama dan (Andi Bau Inggit AR) sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kelompok kerja pemilihan berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL, serta untuk mengetahui petimbangan hukum hakim mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis secara komprehensif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa mesti masuk sebagai Tergugat karena memiliki kepentingan hukum dalam gugatan yang harus dipertanggungjawabkan. 2) Pada Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL dikategorikan sebagai tindakan faktual yaitu Pejabat Pembuat Komitmen pada Aspek Prosedural dan Substansi tidak melakukan Tindakan menolak atas reviu terhadap penetapan PT. Perkasa Jaya Inti Persada sebagai pemenang tender yang diusulkan olek Pokja Pemilihan. Majelis hakim dalam memberikan argumentasi pertimbangan hukum masih memiliki kekurangan dalam hal tidak memasukkan Pokja Pemilihan sebagi Tergugat, Majelis Hakim kurang memperhatikan asas hukum acara peradilan tata usaha negara yang bersifat khusus salah satunya Asas Hakim Aktif (dominus litis).

Keywords : Pengadaan Barang dan Jasa, PTUN, Tindakan Pemerintah