Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana (Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual) = Juridical Review on the Regulation of Compensation for Victims’ of Crime (Comparation of Gross Violation of Human Rights, Terrorism, and Sexual Violence)

Namira Wulandari Wulandari (B011191040) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi: Tinjauan Yuridis Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana (Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Terorisme, Dan Kekerasan Seksual). Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme dan kekerasan seksual dan menganalisis mekanisme pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, dan kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data empiris diperoleh penulis melalui wawancara dengan Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas LPSK. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan dengan menelaah semua data dari berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa (1) Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, terorisme, dan kekerasan seksual yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terdapat persamaan dan perbedaan dalam penormaannya yang kemudian berdampak dalam pemenuhan kompensasi bagi korban; (2) LPSK dalam menghitung besaran kompensasi bagi korban belum memiliki standar umum. Adapun pedoman LPSK dalam menghitung besaran kompensasi hanya berlaku bagi korban tindak pidana terorisme. Kemudian belum adanya pengaturan yang rigid mengenai pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, sebab pemerintah belum mengeluarkan aturan turunan mengenai Dana Bantuan Korban.

Keywords : Kompensasi, Pelanggaran HAM yang Berat, Terorisme, Kekerasan Seksual.