TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK JUAL RUGI PADA PERDAGANGAN MARKETPLACE = BUSINESS LAW REVIEW IN PREVENTION OF PREDATORY PRICING IN MARKETPLACE TRADING

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran pemerintah dan penegakan hukum persaingan usaha dalam dugaan praktik jual rugi pada perdagangan marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan secara daring di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pusat di Jakarta, Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan beberapa pelaku usaha di marketplace.
Hasil penelitian ini, yaitu (1) Peran pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik jual rugi pada perdagangan marketplace melalui Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, tetapi peraturan tersebut tidak sejalan dengan praktiknya. (2) Bentuk penegakan hukum oleh KPPU dalam dugaan praktik jual rugi pada perdagangan marketplace, yaitu menerima dan menyelidiki laporan atas dugaan pelanggaran pelaku usaha penyedia layanan jasa perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

This study aims to outline the role of the government and business competition law enforcement in the alleged practice of selling and losing in marketplace trading based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.
This research is an empirical legal research carried out online at the Office of the Central Business Competition Supervisory Commission in Jakarta, the Central Agency for Trade Research and Development of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, and several business actors in the marketplace.
The results of this study is (1) The role of the government in preventing the practice of predatory pricing in marketplace trading through Permendag Number 50 of 2020 concerning Provisions for Business Licensing, Advertising, Coaching, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems. However, the regulations are not in line with practice. (2) The form of law enforcement by the KPPU in the alleged practice of selling and losing in marketplace trading, namely receiving and investigating reports of alleged violations of business actors providing trading services through electronic systems in accordance with applicable regulations and guidelines.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Jual Rugi, Marketplace
Keywords: Business Competition, Predatory pricing, Marketplace.