TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus: Putusan Nomor 3-P/PM.III- 16/AD/III/2021)

INDRAWAN (B011171536) dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus : Putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021). Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam putusan Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021 .
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, , Putusan Pengadilan Militer Makassar, Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/2021. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yakni kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini bahwa pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam hukum pidana diatur pada Pasal 273 - 313 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus Pelanggaran Lalu Lintas tidak diberlakukan KUHPM selaku Lex Specialis Derogat Legi Generali karena KUHPM tidak mengatur secara khusus tentang pelanggaran lalu lintas. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan 3-P/PM.III-16/AD/III/2021 sudah tepat karena perbuatan terdahwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.