TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST) = JURIDICAL REVIEW ON THE CRIME OF PROVIDING FALSE INFORMATION IN THE CRIME OF CORRUPTION (Case Study on Case Decision Number 89/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)

ANNISA PRETTY MUSA (B011181057) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/Pid.SUS/TPK/PN.JKT/PST)”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dalam perkara pidana pemberian keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi, (2) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dalam pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar nantinya lebih muda dipahami oleh pembaca.
Adapun hasil dari penelitian, yaitu diperoleh kesimpilan (1) Kualifikasi dalam putusan Nomor 89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, (2) Penerapan hukum pidana materil sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal.

Keywords : Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Keterangan Palsu