TOLOK OKU» PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DALAM KAITAN PASAL 51 AYAT 3 UNDANG -UKDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

Dipenghujung tanun 1986 pemerintah mencanangkan pelak�sanaan Peradilan Tata Usaha Negara dengan menetapkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai tindak lanjutnya, pada awal tahun 1991 dibentuklah Pe ngadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990. Kebijaksanaan pembentukan Pengadilan Ta�ta Usaha Negara merupakan upaya nyata pemerintah untuk mewu�judkan negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Namun demikian, -essensi negara hukum sebagaimana tercer min dalam pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara belum da�pat dipandang telah diwujudkan secara utuh dalam praktek keta tanegaraan kita. Dalam arti, masih perlu dibuktikan hakekat Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu unsur negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bal ini didasarkan atas suatu asumsi bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu hal yang baru dan untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia. Sehingga masih dibutuhkan berbagai kajian dan tela ah untuk memantapkan pelaksanaannya menuju penyempurnaan ek�sistensi Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam kerangka inilah, penulis mencoba mengungkapkan satu permasalahan berkenaan pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, yaitu masalah hukum yang ada disekitar pasal 48 jo. pasal 51 (3) UtJ. No. 5 Tahun 1986. Dalam hal ini, masalah hukum yang berkenaan dengan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.