Jual Beli HGB Hasil Pecahan yang Telah Berakhir Masa Berlakunya di Kabupaten Agam (Studi Putusan No. 26/Pdt.G/2019/PN LBB) = Selling and Buying BRT (Building Rights Title) From The Splitting Result Which Has Expired in Agam Regency (Study of Decision No. 26/Pdt.G/2019/ PN LBB)

Putri Sakiah Khaerunnisa (B11116598), dengan judul “Jual Beli HGB Hasil Pecahan yang Telah Habis Masa Berlakunya di Kabupaten Agam (Studi Putusan No. 26/PDT.G/2019/PN LBB)” di bawah bimbingan Kahar Lahae dan Amaliyah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum tindakan penjualan dan penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB dari pemerintah. Selanjutnya, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.26/Pdt.G/2019/PN.LBB terkait penjualan dan penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB dari Pemerintah Kabupaten Agam.
Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (library research). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akibat hukum tindakan penjualan dan penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB dari pemerintah adalah cacat hukum atau cacat yuridis karena pemecahan HGB yang dilakukan dimohonkan oleh PT. Sitangkai Sakti Group melahirkan status baru terhadap sertifikat HGB No. 68 telah melanggar Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 133 ayat (3) Permen No. 3 Tahun 1997. Kemudian jual beli HGB No. 68 tidak memenuhi syarat objektif, yakni suatu sebab yang halal sesuai Pasal 1320 ayat (4) BW. Oleh karena itu jual beli tersebut berakibat batal demi hukum. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.26/Pdt.G/2019/PN.LBB terkait penjualan dan penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB dari Pemerintah Kabupaten Agam belum menguraikan secara komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan Hakim yakni Pasal 35 ayat (3) UUPA, Pasal 34 ayat 1 sampai ayat 6 PP No. 40 Tahun 1996,
Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, dan Pasal 133 ayat (3) Permen No. 3 Tahun 1997. Hal tersebut belum bersesuaian dengan asas putusan harus diserta alasan. Walaupun amar putusan yang dihasilkan telah mencerminkan keadilan, namun perlu ditekankan bahwa putusan hakim merupakan produk hukum yang mengikat sehingga harus memiliki pertimbangan secara komprehensif secara yuridis, filosifis, dan sosiologis.

Keywords : Hasil Pecahan, HGB, Jual Beli, Masa Berlaku.