Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 = Regional Government Responsibilities in Protecting Children's Rights Based On Enrekang Regency Regional Regulation Number 7of 2018

ARMIN (B11116571), dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Perturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Marwati Riza, SH.,M.Si selaku pembimbing utama dan Arini Nur Annisa, SH.,MH selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan hak anak berdasarkan Peratutan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 serta untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak berdasarkan perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dilakukan dengan teknik wawancara, penelitian ini dilakukan terhadap kabag hukum di kantor Bupati Enrekang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan LSM. Data yang telah didapatkan kemudian di analisis secara kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Adapun hasil penelitian yaitu 1) bentuk perlindungan pemerintah daerah terhadap hak anak di Kabupaten Enrekang adalah adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan stakeholder terkait, pembentukan forum anak, sosialisasi kepada masyarakat, sekolah ramah anak, serta jaminan pendidikan dan kesehatan kepada anak-anak. 2) pelaksanaan perlindungan anak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilakukan dengan adanya surat edaran bupati tentang pencegahan pernikahan di usia anak, pembentukan PATBM, PUSBAGA. Dalam pelaksanaannya terdapat dua faktor yang mempangaruhi pemerintah daerah dalam perlindungan hak anak yakni faktor internal yaitu sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang belum memadai, sedangkan faktor eksternal yaitu pendidikan dari orang tua anak yang masih rendah, pengetahuan orang tua tentang cara mendidik anak dan pernikahan di usia anak kerena pertimbangan ekonomi.

Keywords : Pemerintah Daerah, Perlindungan hak Anak