TINJAUAN HUKUM KONFLIK PENGUASAAN TANAH ANTARA PETANI ALE' SEWO DENGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WALANAE (STUDI KASUS KELURAHAN BILA KABUPATEN SOPPENG) = LEGAL REVIEW OF LAND TENURE CONFLICTS BETWEEN ALE' SEWO FARMERS AND THE WALANAE FOREST MANAGEMENT UNIT (KPH) (CASE STUDY OF BILLA VILLAGE, SOPPENG REGENCY)

YUSTIKA DELIANA (B111 16 091), Tinjauan Hukum Konflik Penguasaan Tanah Antara Petani Ale’ Sewo Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae (Studi Kasus Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng), dibimbing oleh Farida Patittingi dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penguasaan tanah dari petani Ale’ Sewo dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik petani Ale’ Sewo dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae di Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, Kantor Kelurahan Bila, dan Kampung Ale’ Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian bahwa status penguasaan tanah dari petani Ale’ Sewo berupa penguasaan fisik secara turun-temurun melalui pewarisan dan belum ada bukti hak kepemilikan, dan saat ini tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung. Bentuk penyelesaian konflik petani Ale’ Sewo dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae dapat ditempuh dengan menggunakan jalur litigasi (pengadilan) dalam lingkup pidana atau melalui perhutanan sosial sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Keywords : konflik, penguasaan tanah, petani Ale’ Sewo, Kesatuan Pengelolaan Hutan.