TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN EX TANA ARAJANG (TANAH ORNAMENT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ; (1) untuk mengetahui status hukum penguasaan Tana Arajang sebelum dan sesudah berlakunya UUPA. (2) untuk mengetahui pendapat masyarakat dan pemerintah tentang status Tana Arajang. (3) Untuk Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak kepemilikan Tana Arajang.
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, Kantor Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo dan pada masyarakat Lajokka yang bermukim di Ex Tana Arajang tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari awal mulai dari pemerintahan Raja kemudian beralih kepada Sullewatang sampai kepada Kepala Distrik Tana Arajang tetap sebagai Tanah Jabatan sebab pada saat itu tidak ada pendapatan pemimpin kerajaan kecuali dari hasil Tana Arajang akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tana Arajang ini menjadi milik Negara dan dikuasai oleh Negara. Menurut Masyarakat dan Pemerintah setempat berpendapat bahwa sebelum addanya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tana Arajang merupakan Tanah Jabatan yang dikuasai oleh pemimpin kerajaan yang tidak dapat diwariskan kepada keturunannya tetapi dialihkan kepada pemimpin berikutnya, setelah berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tana Arajang menjadi penguasaan oleh Negara karena pada saat itu kerajaan sudah tidak ada lagi, dan sebagaian Tana Arajang dibagikan kepada keluarga Raja dan masyarakat. Serta pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan Hak Kepemilikan Tana Arajang ini sebab adanya kesalahan formal gugatan para tergugat dalam dalil-dalil gugatannya di Pengadilan sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan para tergugat tidak dapat diterima dan dinyatakan kalah serta membayar biaya-biaya dalam perkara ini.