PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA PADA P.T. PEGADAIAN (PERSERO)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pertentangan prinsip hukum jaminan
yang dilakukan oleh P.T. Pegadaian (Persero) dalam hal pelaksanaan kredit jaminan
fidusia. (2) cara eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh P.T. Pegadaian
(Persero) apabila debitur wanprestasi dan tidak sanggup melunasi hutangnya.
Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu mengkaji hukum secara teoritis dan
normatif serta mengkaji hukum dalam konteks empiris. Pengumpulan data dilakukan
melalui observasi secara langsung di P.T. Pegadaian (Persero) dan wawancara,
dokumentasi dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan analisis secara kualitatif
dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) P.T. Pegadaian (Persero) tidak
melaksanakan pendaftaran seluruh pengikatan jaminan fidusia, tetapi hanya pada
perjanjian kredit jaminan fidusia yang berjumlah lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta
rupiah). Hal ini menyebabkan pengikatan jaminan fidusia yang dilaksanan oleh P.T.
Pegadaian (Persero) bertentangan dengan prinsip hukum jaminan yaitu Pasal 11 UUJF
No. 42/1999, Junto Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 Pasal 1, 2, 3, 4, 5 Tentang
Pendaftaran Jaminan Fidusia. (2) Eksekusi yang dilakukan antara P.T. Pegadaian
(Persero) dengan debitor adalah melalui musyawarah mufakat.
Implikasi dari tidak dilakukannya pendaftaran pada perjanjian fidusia dilarang
melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh
perusahaan pembiayaan, hal ini tercantum dalam Pasal 3 Permenkeu No.
130/PMK.010/2012 Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Sebagai konsekuensinya adalah berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan
usaha, atau pencabutan izin usaha