TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENDAFTARAN AKTA YANG DIBUAT OLEH PPAT

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan menjelaskan Tanggung
Jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap Akta yang didaftarkan oleh
PPAT, (2) mengetahui dan menjelaskan Faktor penghambat dalam
penerapan kebijakan Badan Pertanahan Nasional, dan (3) mengetahui
dan menjelaskan hubungan PPAT dan Badan Pertanahan Nasional,
terkait peranannya dalam penyelesaiaan masalah-masalah terkait
pendaftaran akta.
Penelitian ini berbentuk penelitian sosio-yuridis, selain mengkaji
hukum secara teoretik dan normatif, juga akan mengkaji hukum dalam
pelaksanaannya. Kemudian data primer dan data sekunder yang
diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Badan Pertanahan
Nasional bertanggungjawab terhadap akta yang didaftarkan oleh PPAT
dengan syarat PPAT memenuhi segala persyaratan kelengkapan berkas
untuk penyampaian pendaftaran akta. Kedua, Faktor penghambat dalam
penerapan kebijakan Badan Pertanahan Nasional dipengaruhi oleh faktor
hukum (Tidak adanya sanksi tegas terhadap pegawai Kantor Pertanahan
yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya serta
kurangnya pengetahuan tentang hukum pertanahan bagi pegawai�pegawai di kantor pertanahan) dan faktor non hukum (Sumber Daya
Manusia yang kurang baik secara kualitas maupun secara kuantitas, Tidak
adanya Pengawasan yang optimal, serta sarana dan prasarana
pendukung kinerja pegawai pertanahan belum memadai. Ketiga, PPAT
dan Badan Pertanahan Nasional berkoordinasi dalam penyelesaiaan
masalah-masalah terkait pendaftaran akta dalam rangka untuk
mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.