PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN DONOR DARAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN = THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN IMPLEMENTATION OF BLOOD DONOR RECRUITMENT POLICIES IN SELATAN SULAWESI PROVINCE

ANDI EDLI, Nomor Induk Mahasiswa E051191032, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Rekrutmen Donor Darah Di Provinsi Sulawesi Selatan”, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. selaku pembimbing pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam implementasi rekrutmen donor dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi rekrutmen donor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian naratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian, dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa UPT Transfusi Darah sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam implementasi rekrutmen donor darah memiliki beberapa indikator peran, yaitu (1) sosialisasi informasi dan edukasi yang disediakan untuk pendonor, (2) mengatur kriteria sasaran rekrutmen donor dan jenis pendonor, (3) melakukan surveilans epidemiologi, (4) melakukan registrasi atau pencatatan donor, dan (5) memperhatikan faktor penentu keberhasilan donor. Dari beberapa indikator tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan peran UPT Transfusi Darah masih belum optimal. Hal ini didasari oleh peningkatan permintaan darah yang semakin tinggi berbanding terbalik dengan jumlah permintaan darah yang dipenuhi. Berdasarkan hasil analisis dari data primer dan data sekunder, peneliti mengidentifikasikan beberapa solusi yang dapat mendorong keberhasilan rekrutmen donor, yaitu pihak UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan harus memperbanyak sosialisasi, memiliki data wilayah dengan risiko rendah dan tinggi untuk donor darah, melakukan penambahan bidang kerja yang secara khusus menjalankan surveilans epidemiologi, menambah Sumber Daya manusia (SDM), melakukan pengajuan anggaran tambahan disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana.

Keywords : Darah, Rekrutmen Donor, Peran, Pemerintah Daerah