REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
tentang remisi yang diberikan kepada narapidana korupsi dalam
perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian
normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana moratorium
remisi oleh Kementrian Hukum dan Ham bagi narapidana korupsi
merupakan bentuk pelanggaran hak hukum bagi narapidana.
Semangat pemerintah untuk memberantas korupsi tetap dibuktikan
dengan mengeluarkan kebijakan yang berupa pengetatan syarat
pemberian remisi bagi narapidana korupsi dengan dikeluarkannya
PP No.99 Tahun 2012. Pengetatan syarat pemberian remisi
merupakan langkah yang tepat untuk tetap memperjuangkan rasa
keadilan dan perjuangan hak-hak warga negara yang telah
dirampas haknya oleh para koruptor serta aspek HAM
narapidanapun juga tetap terlindungi dengan tetap memberikan
haknya untuk mendapatkan remisi sesuai dengan syarat dan tata
cara yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut.