Relasi Aktor dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Halal Tourism di Kabupaten Maros = Policy Actor Relations in the Draft Regional Regulation concerning Halal Tourism in Maros District.

Kabupaten Maros dikenal sebagai kota religius yang dituangkan dalam visi Bupati terpilih, yaitu “Maros sejahtera, Religius dan Berdaya Saing.” Namun keregiliusannya itu perlu dibuktikan pada bidang Pariwisata yaitu melalui halal tourism. Halal tourism merupakan konsep yang digunakan dalam perjalanan wisata yang sesuai dengan standar syariah Islam. Pemerintah Daerah harus menjamin wisatawan muslim dalam menjalankan ibadahnya dengan fasilitas yang halal. Maka dari itu, perlu ada regulasi yang dimulai dari perumusan Ranperda. Dalam proses perumusan Ranperda tentang halal tourism melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Sehingga studi ini berfokus pada relasi aktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan dan potensi dampak yang diperoleh aktor kebijakan terhadap adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) halal tourism di Kabupaten Maros.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif tipe deskripsi analisis untuk menggambarkan relasi setiap aktor dengan menggunakan teori Advocacy Coalition Framework (ACF) dari Paul A. Sabatier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang memiliki peran penting dalam rencana diterapkannya halal tourism di Kabupaten Maros, observasi partisipasi dilakukan oleh pernulis dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati proses perumusan Ranperda halal tourism, dan didapatkan dalam studi kepustakaan sebagai data sekunder.
Hasil penelitian ini menyatakan aktor kebijakan yang terlibat dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) halal tourism terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Maros yang memiliki keputusan untuk menetapkan Ranperda halal tourism. Aktor non-negara terdiri dari sektor privat dan civil society yang dimana yaitu Grand Mall dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Aktor kebijakan tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan berusaha melibatkan kepentingan yang berbeda. Sehingga membuat ketergantungan terhadap aktor negara. Hasil interaksi tersebut menghasilkan koalisi pro dan kontra serta menghasilkan potensi dampak terhadap masing-masing aktor kebijakan. Potensi dampak tersebut dapat menguatkan visi Kabupaten Maros sebagai daerah religi, memperkuat peran MUI dan bahkan sertifikat halal yang memberatkan para pelaku usaha.

Keywords : ACF, Halal Tourism, Relasi, Kepentingan