Relasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan Pemangku Kepentingan pada Pemilu di Kota Makassar = Political Relations Makassar City General Election Commission with Election Stakeholders in Makassar City

Rista Ilma Andasari E041191010. Relasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan Pemangku Kepentingan pada Pemilu di Kota Makassar. Di bawah bimbingan Andi Yakub sebagai Pembimbing Utama dan Haryanto sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana relasi politik dan kedekatan yang terbangun secara formal antara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan yang dalam hal ini partai politik dan kandidat sebagai peserta pemilu. Untuk menyelenggarakan pemilu yang ideal di Kota Makassar, hal ini tidaklah lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar bersama para pemangku kepentingan pemilu. Partai politik dan kandidat sebagai peserta pemilu berperan sebagai rekrutmen pemimpin sehingga menjadi salah satu pemangku kepentingan kunci dalam pemilu. Dan untuk memastikan jalannya proses penyelenggaraan pemilu itu berjalan sesuai amanat UU pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar berupaya membangun dan menjaga relasi politik dengan peserta pemilu.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dilapangan yang didapatkan kemudian disimpulkan dan dibahas dalam kerangka teoritis relasi politik lembaga penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 5 (lima) upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam membangun dan mempertahankan relasi politik bersama partai politik dan kandidat. Pertama, membangun komunikasi efektif dengan mengadakan pertemuan rutin 2-3 kali dalam seminggu dan pembentukan whatsapp group. Kedua, mempedulikan kebutuhan peserta pemilu dengan transparansi regulasi dan pendampingan 24 jam. Ketiga, memperlakukan peserta pemilu dengan setara melalui sosialisasi terbuka mengenai informasi dan mengadakan bilik aduan 24 jam. Keempat, transparansi terhadap kinerja, regulasi dan output. Kelima, menjaga keintegritasan kelembagaan melalui keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas serta bertindak sebagai birokrasi pilkada dan sebagai selektorat pilkada.

Kata Kunci : Relasi Politik, Partai Politik, Kandidat, Penyelenggara Pemilu