PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEDERHANA KARENA ADANYA GUGATAN PERDATA YANG LAIN


Putri, Deswita Maharani (2023) PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEDERHANA KARENA ADANYA GUGATAN PERDATA YANG LAIN. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011171516_skripsi_09-01-2023 cover1.png]
Preview
Image
B011171516_skripsi_09-01-2023 cover1.png

Download (79kB) | Preview
[thumbnail of B011171516_skripsi_09-01-2023 1-2.pdf] Text
B011171516_skripsi_09-01-2023 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B011171516_skripsi_09-01-2023 dp.pdf] Text
B011171516_skripsi_09-01-2023 dp.pdf

Download (220kB)
[thumbnail of B011171516_skripsi_09-01-2023.pdf] Text
B011171516_skripsi_09-01-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2025.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

DESWITA MAHARANI PUTRI (B011171516), dengan Judul “Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata Yang Lain”. Di bawah bimbingan Anwar Borahima dan Muhammad Aswan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses gugatan lain yang membuat syarat sederhana suatu permohonan PKPU menjadi tidak terpenuhi, dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor akibat ditolaknya permohonan PKPU.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis jenis dan sumber bahan hukum yaitu Putusan Pengadilan Niaga berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa UU Kepailitan dan PKPU, beberapa putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Bahan hukum yang diperoleh dikaji kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gugatan perdata tidak berpengaruh terhadap permohonan PKPU karena syarat-syarat dalam permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 UU kepailitan dan PKPU hanya mengatur adanya lebih dari satu kreditor, adanya utang, yang jatuh tempo dan dapat ditagih. (2) Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor jika permohonan PKPU yang diajukan ditolak, berdasarkan Putusan MK nomor 23/PUU-XIX/2021 adalah upaya hukum kasasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 03 Apr 2023 00:43
Last Modified: 03 Apr 2023 00:43
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/26039

Actions (login required)

View Item
View Item