ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI FLIP UNTUK TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan aplikasi flip dan mengetahui hukum penggunaan aplikasi flip dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti BW, KHES, Fatwa DSN MUI, Peraturan BI No. 19 Tahun 2017, dan Peraturan OJK No. 10 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian, yaitu: 1) Praktik penggunaan aplikasi flip pada layanan transfer antar bank tanpa biaya administrasi sudah sesuai dengan akad, dimana di dalam proses transaksi ada penggunaan kode unik yang ditambahkan ke nominal transaksi. Kode unik ini hanya sebagai pengenal transaksi dan akan dikembalikan ke saldo akun pengguna flip. Penambahan kode unik merupakan hal yang wajar dan tidak menjadi masalah bagi para pengguna aplikasi flip, karena penambahan kode unik dirasa perlu adanya untuk mempermudah proses transaksi dan juga nominalnya yang terbilang kecil. 2) Penggunaan aplikasi flip pada layanan transfer antar bank tanpa biaya administrasi sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana pada layanan ini mengandung akad wakalah yang telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya wakalah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000. Adanya biaya yang dikenakan apabila melakukan transfer melebihi limit masuk dalam akad wakalah bil ujrah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 113 Tahun 2017. Adapun penggunaan kode unik diperbolehkan karena kode unik ini hanya bersifat wadiah (titipan) karena kode unik dapat dicairkan ketika sudah mencapai jumlah saldo minimum pencairan. Apabila kode unik ini tidak dapat dicairkan dikarenakan penggunanya yang hanya menggunakan aplikasi ini untuk sementara waktu maka kode unik masuk dalam kategori gharar yang dibolehkan karena jumlahnya sedikit dan tidak mendominasi akad.