ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWA KAPAL DAN NAHKODA (Studi Putusan Nomor : 376/Pid.B/2022/PN Ptk)


Darmawan, Muh. (2023) ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWA KAPAL DAN NAHKODA (Studi Putusan Nomor : 376/Pid.B/2022/PN Ptk). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011171037_skripsi_22-02-2023 COVER1.jpg]
Preview
Image
B011171037_skripsi_22-02-2023 COVER1.jpg

Download (228kB) | Preview
[thumbnail of B011171037_skripsi_22-02-2023 BAB 1-2.pdf] Text
B011171037_skripsi_22-02-2023 BAB 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B011171037_skripsi_22-02-2023 DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
B011171037_skripsi_22-02-2023 DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (207kB)
[thumbnail of B011171037_skripsi_22-02-2023.pdf] Text
B011171037_skripsi_22-02-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 16 March 2025.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

MUH. DARMAWAN (B011171037) dengan Judul Skripsi “Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Penyewa Kapal Dan Nahkoda (Studi Putusan Nomor: 376/Pid.B/2022/PN Ptk)”. Di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta melakukan tindak pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda (Putusan Nomor:376/Pid.B/2022/PN.Ptk)
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dilakukan pengumpulan bahan hukum untuk dianalisis secara kualitatif berupa uraian.
Hasil penelitian ini yaitu: 1. Dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 376/Pid.B/2022/PN.Ptk sudah sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran, KUHP dan Peraturan Menteri Perhubungan, begitu juga telah sesuai dalam perspektif hukum pidana.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 30 Mar 2023 00:58
Last Modified: 30 Mar 2023 00:58
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/25974

Actions (login required)

View Item
View Item