IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng)


Kurniawan, Dicky (2023) IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B11116622_skripsi_09-01-2023 cover1.png]
Preview
Image
B11116622_skripsi_09-01-2023 cover1.png

Download (142kB) | Preview
[thumbnail of B11116622_skripsi_09-01-2023 1-2.pdf] Text
B11116622_skripsi_09-01-2023 1-2.pdf

Download (964kB)
[thumbnail of B11116622_skripsi_09-01-2023 dp.pdf] Text
B11116622_skripsi_09-01-2023 dp.pdf

Download (334kB)
[thumbnail of B11116622_skripsi_09-01-2023.pdf] Text
B11116622_skripsi_09-01-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 16 March 2025.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Dicky Kurniawan (B11116622), Judul Skripsi “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watansoppeng)” dibimbing oleh Sabir Alwy dan Achmad.
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi ketentuan batas Usia Minimal Perkawinan yang diatur dalam Hukum Positif Indonesia telah berjalan dengan semestinya di kota Watansoppeng serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang yang dilakukan dengan meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum di pengadilan agama Watansoppeng.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Kota Watansoppeng telah berjalan dengan baik secara administratif, akan tetapi usaha pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini dengan menaikan usia minimum menikah dengan mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 kurang efektif dikarenakan masyarakat memilih jalur dispensasi agar pernikahannya tetap dapat terlaksana. Terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari laporan tahun 2019 jika dibandingkan dengan laporan terbaru 2021 terkait permohonan dispensasi. (2) Terdapat berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi UU No. 16. Tahun 2019 ini yaitu, faktor adat istiadat, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, dan faktor ekonomi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 30 Mar 2023 00:46
Last Modified: 30 Mar 2023 00:46
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/25968

Actions (login required)

View Item
View Item