Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik(studi putusan nomor 290/pid.b/2020/pn.jkt.tim)


Mamusung, Djhody Alan Gunarsa (2023) Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik(studi putusan nomor 290/pid.b/2020/pn.jkt.tim). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B11115568_skripsi_15-02-2023 cover1.png]
Preview
Image
B11115568_skripsi_15-02-2023 cover1.png

Download (74kB) | Preview
[thumbnail of B11115568_skripsi_15-02-2023 1-2.pdf] Text
B11115568_skripsi_15-02-2023 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B11115568_skripsi_15-02-2023 dp.pdf] Text
B11115568_skripsi_15-02-2023 dp.pdf

Download (280kB)
[thumbnail of B11115568_skripsi_15-02-2023.pdf] Text
B11115568_skripsi_15-02-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2025.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Djhody Alan Gunarsa Mamusung (B11115568) Analisis Penerapan Hukum Pidana Atas Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim). Dibawah bimbingan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA. Sebagai pembmbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan memakai blanko kosong dalam perbuatan akta jual beli dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan akta autentik dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan akta autentik berdasarkan putusan nomor 290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka digunakan lebih dari satu pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan. Adapun sumber hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianilisis secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh terdakwa harus terlebih dahulu mencocoki ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Bilamana telah terpenuhi maka terdakwa dapat didakwakan dan dituntut berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 264 ayat (1) KUHP. Dalam kaitan kasus ini terdakwa telah terpenuhi unsur melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen autentik; 2) Terhadap Pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP sehingga kepadanya wajib mempertanggungjawabkan di depan hukum dalam hal ini dihadapan majelis hakim yang telah ditugaskan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dengan begitu terdakwa dapat dipidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan.
Kata Kunci: Pemalsuan, Akta Autentik, Tindak Pidana Pemalsuan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 29 Mar 2023 01:53
Last Modified: 29 Mar 2023 01:53
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/25936

Actions (login required)

View Item
View Item