TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN RUAS JALAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pengaturan tindak pidana korupsi pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan dan mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 46/PID.SUS-TPK/2021/PN.MKS).
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara, dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disajikan dengan metode deskriptif.
Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan, bahwa; Kualifikasi tindak pidana korupsi pembangunan ruas jalan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara telah diatur di Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan hukum pidana materil dalam pemberian sanksi pidana bagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 46/Pid.Sus- TPK/2021/PN MKS sudah benar dan tepat karena pengambilan keputusan didasarkan pada fakta-fakta yang terkuak di persidangan mulai dari alat bukti dan barang bukti yang sah maupun telah berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang objektif yang meliputi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.