PERAN SIAMBE' DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM ADAT PELECEHAN TENGKORAK DAN TULANG LELUHUR DI KE'TE KESU' KABUPATEN TORAJA


Mutmainnah, Magfiratul (2023) PERAN SIAMBE' DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM ADAT PELECEHAN TENGKORAK DAN TULANG LELUHUR DI KE'TE KESU' KABUPATEN TORAJA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B11115086_skripsi_16-02-2023 cover1.png]
Preview
Image
B11115086_skripsi_16-02-2023 cover1.png

Download (70kB) | Preview
[thumbnail of B11115086_skripsi_16-02-2023 1-2.pdf] Text
B11115086_skripsi_16-02-2023 1-2.pdf

Download (719kB)
[thumbnail of B11115086_skripsi_16-02-2023 dp.pdf] Text
B11115086_skripsi_16-02-2023 dp.pdf

Download (135kB)
[thumbnail of B11115086_skripsi_16-02-2023.pdf] Text
B11115086_skripsi_16-02-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2025.

Download (858kB)

Abstract (Abstrak)

Magfiratul Mutmainnah, B111 15 086 “Peran Siambe Dalam
Penyelesaian Pelanggaran Hukum Adat Pelecehan Tengkorak Dan
Tulang Leluhur Di Ke’te Kesu’, Kabupaten Toraja”. Di bawah bimbingan Nur Azisa, sebagai ketua dan Haeranah, sebagai Anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran Siambe’ dalam penyelesaian pelanggaran hukum adat pelecehan tengkorak dan tulang leluhur yang di lindungi serta mengetahui pertimbangan Siambe dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap pelaku pelecehan tengkorak dan tulang leluhur di Ke’te Kesu’, Kabupaten Toraja.
Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan cara melakukan pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di wilayah Ke’te Kesu’, Toraja Utara dengan melakukan dialog langsung bersama pemangku adat yang merupakan hakim adat di tempat terjadinya pelanggaran adat “Siambe”. Data yang telah dikumpulkan akan dipahami secara deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peran Siambe dalam penyelesaian pelanggaran pelecehan tengkorak leluhur di Ke’te Kesu’, Toraja Utara sangat penting karena pemberian sanksi bagi pelaku sangat ditentukan oleh Siambe yang berperan sebagai ketua yang membuat kombongan atau musyawarah dalam mengkualifikasi sebuah pelanggaran
apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat atau
pelanggaran besar serta sanksi yang akan di terima oleh pelaku berbentuk apa itu sangat ditentukan oleh Siambe sebagai ketua adat. (2) Pertimbangan Siambe dalam memberikan sanksi bagi pelanggar atau pelaku dilihat dari strata sosial pelaku serta hasil kombongan masyarakat adat Siambe, kemampuan pertanggungjawaban dari pelaku juga menjadi
pertimbangan, serta kepercayaan dan kondisi sosial dari si pelaku.
Sehingga penentuan sanksi sangat bergantung dari pertimbangan ketua adat dengan memerhatikan hal-hal diatas.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 28 Mar 2023 00:57
Last Modified: 28 Mar 2023 00:57
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/25890

Actions (login required)

View Item
View Item