Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik di Kota Makassar

Ahmad Fikri (B11115021) dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik DiKota Makassar”. Di bawah bimbingan Marten Arie dan Ariani Arifin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah spesifik dan hal-hal yang mempengaruhi fungsi pemerintah dalam pengelolaan sampah spesifik di Kota Makassar.
Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundangundangan. Yang didukung dengan penggalian data melalui wawancara para pihak yang terkait. Adapun hasil penelian yang dicapai bahwa (1).Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah spesifik diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 ditentukan setiap orang, pengusaha (Badan) dilarang mencampurkan sampah dengan limbah B3, membuang sampah spesifik, dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan, dan kebersihan, memperoleh informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, serta mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan. Adapun Pemberian layanan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT/RW yang dimulai dari TPS/TPST ke TPA. Secara khusus limbah spesifik dikelola secara mandiri oleh Lembaga fasilitas layanan Kesehatan masyarakat (Fasyaken).(2). Hal yang memengaruhi fungsi pemerintah dalam pengelolaan sampah spesifik di Kota Makassar adalah; Pengurangan dan Pemilahan (di Fasyankes), Pewadahan & Penyimpanan, Pengangkutan, Pengolahan, Penimbunan, Pengaturan Perizinan, Tanggapan dari Masyarakat, Komponen Biaya, Kebijakan Pengelolaan Limbah B3.