PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara)

Azhar Syarifin. PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Tenggara) dibimbing oleh : Musran Munizu dan Sri Sundari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; (2) pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; (3) pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; (4) pengaruh Jumlah Penduduk dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; (5) pengaruh Jumlah Penduduk dapat memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; (6) pengaruh Jumlah Penduduk dapat memoderasi hubungan antara Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu 17 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Variabel Jumlah Penduduk sebagai variabel moderating mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun tidak mampu memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.