ESENSI DEMOKRASI MELALUI PENGATURAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

WARA SARJONO. B013172008 Esensi Demokrasi Melalui Pengaturan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dibimbing oleh Hamzah Halim, Marwati Riza, dan Achmad Ruslan.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis esensi demokrasi dalam pengaturan calon tunggal pemilihan kepala daerah di Indonesia, bentuk pemilihan Kepala Daerah yang di ikuti pasangan calon tunggal di Indonesia dan konsep pengaturan yang ideal penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang di ikuti pasangan calon tunggal di Indonesia
Tipe penelitian ini penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Esensi Demokrasi dalam Pengaturan Calon Tunggal adalah agar kedaulatan rakyat terselamatkan dan tidak berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintah daerah. 2) Bentuk pengaturan Pilkada dengan calon tunggal diatur pada UU No. 10/2016 ini sebagai respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU/XIII/2015 baik UU 10/2016 dan PKPU 13/2018 tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menentukan pemilihan dengan dengan plebisit bukan dengan pemilihan kolom kosong. 3) model pemilihan untuk calon tunggal adalah desain plebisit, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan dilakukan melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten / Kota. Model ini juga memberikan gambaran proses pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis sehingga diharapkan dapat melahirkan pemimpin daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat.