PEMBERANTASAN KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MELALUI SARANA CLASS ACTION SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DAN MASYARAKAT

HAIRUDDIN TOMU (B012201048) “Pemberantasan Korupsi Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Melalui Sarana Class Action Sebagai
Alternatif Pengembalian Kerugian Keuagan Negara Dan Masyarakat” di
bawah bimbingan Muhadar dan Musakkir.
Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Dana Desa sudah sepatutnya melibatkan peran serta
masyarakat secara proaktif untuk menggunakan hak gugatnya melalui
instrumen class action (gugatan perwakilan kelompok). Penelitian ini
bertujuan untuk menemukan ratio legis dari hak gugat class action dalam
penyelesaian perkaran korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa dan menganalisis sarana gugatan class action sebagai alternatif
pengembalian kerugian negara dan kerugian masyarakat selaku korban
langsung korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Penelitian ini adalan Penelitian Normatif dengan mengumpulkan dan
menganalisis bahan hukum menggunakan pendekatan normatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan Ratio legis dari hak gugat class
action terhadap pelaku korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa dalam sistem hukum di Indonesia adanya perbuatan bersifat
melawan hukum yaitu Perbuatan Korupsi, adanya hak penerima dana BLT
yang dilanggar, menimbulkan kerugian secara perdata dari para pihak
penerima dana BLT, dan adanya hubungan causative antara perbuatan
yang dilakukan dengan kerugian. Sarana gugatan class action dapat
dijadikan sebagai alternatif pengembalian kerugian negara dan kerugian
masyarakat dengan dasar bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
dengan Tata Cara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) selain
dapat mengembalikan kerugian akibat korupsi melalui pengembalian
Dana BLT langsung kepada Kelompok Penerima Dana BLT juga dapat
mencapai tujuan pemberian sanksi pidana dengan pemberian sanksi dan
pertanggungjawaban secara perdata juga dapat memberikan efek jera
dan mengedukasi masyarakat bahwa tindakan melawan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat adalah salah dan tidak diterima masyarakat dan
mesti menjadi musuh bersama (public enemy)