ANALISIS HUKUM TERHADAP MATERI MUATAN KETETAPAN MPR SEBAGAI JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA


SIADARI, RAY PRATAMA (2013) ANALISIS HUKUM TERHADAP MATERI MUATAN KETETAPAN MPR SEBAGAI JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Thesis thesis, Uniniversitas Hasanuddin.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
--raypratama-5215-1-13-rayp-i.pdf

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui materi muatan Ketetapan MPR
sebagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia serta pengaturan terkait
dengan tata urutannya. Data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian
dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif komparatif dan yuridis
normatif historis dan digambarkan secara deskriptif untuk menghasilkan suatu
kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis berkesimpulan
antara lain, Materi muatan Ketetapan MPR terdiri dari norma hukum yang sifatnya
beragam, yakni materi mautan peraturan perundang-undangan, materi muatan
Keputusan Tata Usaha Negara, Materi Muatan Peraturan Kebijakan dan Meteri
muatan yang khusus. Sehingga secara keseluruhan Ketetapan MPR tidak dapat
dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan; Pancasila merupakan
Staatsfundamentalnorm (norma fundamental Negara), UUD NRI Tahun 1945
berada pada kelompok Staatgrundgesetz (aturan dasar Negara/aturan pokok
Negara), Selanjutnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang berada pada kelompok Formell Gesetz (undang-Undang Formal),
serta Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah berada
pada kelompok Verordning & Autonome Satzung (aturan Pelaksana & aturan
otonom).
Rekomendasi penulis dalam penelitian inia dalah sebagai berikut: a)Materi
muatan Ketetapan MPR yang masih berlaku saat ini, di masukkan ke dalam
Program Legislasi Nasional untuk diusulkan sebagai Rancangan Undang�Undang. Karena materi muatannya pun sama dengan materi muatan
undang-undang, yakni pengaturan lebih lanjut mengenai isi Undang-Undang
Dasar NRI Tahun 1945. Selain itu perlu dilakukan perubahan terhadap
ketentuan yang mengatur terkait dengan jenis peraturan perundang�undangan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udnangan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Materi Muatan, Ketetapan MPR
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: sangiasseri abubakar
Date Deposited: 02 Mar 2023 02:10
Last Modified: 02 Mar 2023 02:10
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/25388

Actions (login required)

View Item
View Item