HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna hak memilih dan dipilih berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menganalisis ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pegawai negeri sipil yang ikut pemilihan kepala daerah harus mundur.
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu melalui dokumentasi dan dilengkapi dengan hasil wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 0M
akna hak memilih dan dipilih berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1). Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskirminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa pegawai negeri sipil yang ikut pemilihan kepala daerah harus mundur sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, selain karena diatur dalam Pasal 123 ayat (3) UU ASN juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XII/2014.