STRATEGI PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL BERBASIS MODAL SOSIAL DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SADDANG I KABUPATEN TANA TORAJA

Perkembangan Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia terbilang lambat. Hingga memasuki awal tahun 2023, luas kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan PS baru mencapai 5.318.627 Ha atau 41,8% dari target pemerintah. Salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan cukup luas adalah Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 luas kawasan hutan di Kabupaten Tana Toraja mencapai 108.968 Ha yang terbagi dalam 3 fungsi hutan yaitu hutan konservasi seluas 4.868 Ha, hutan lindung seluas 84.290 Ha dan hutan produksi seluas 19.810 Ha yang merupakan wilayah kerja KPH Saddang I. Dari total 159 desa, sebanyak 87desa atau 54% masuk dalam kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat berdasarkan modal sosial yang dimiliki dalam peningkatan pengelolaan perhutanan sosial dengan merisalah modal sosial yang dimiliki oleh pengelola PS, karakteristik individunya, dan hubungan antara karakteristik individu pengelola dengan modal sosial yang dimiliki. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang selanjutnya dianalisis dengan analisis SWOT dalam merumuskan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial dalam pengelolaan Hutan di KPH Saddang I yaitu meliputi kepercayaan, norma sosial, kepedulian, tindakan proaktif, dan jaringan sosial, semuanya berada pada kategori tinggi. Karakteristik individu responden anggota KTH pengelola PS di wilayah KPH Saddang I yang termasuk dalam kategori tinggi adalah umur, lama tinggi, dan luas lahan, sementara kategori sedang adalah tingkat pendapatan, dan ketegori rendah adalah pendidikan formal dan non formal.Unsur-unsur karasteristik Individu yang berkorelasi kuat dengan unsur modal sosial, masing-masing adalah pendidikan formal dengan norma sosial, pendidikan non formal dengan kepercayaan dan jaringan, serta luas lahan juga dengan kepercayaan dan jaringan. Strategi pengembangan PS di KPH Saddang I dapat dilakukan melalui pengajuan permintaan bantuan alat transportasi kepada pemerintah daerah maupun pihak luar (LSM) sehingga dapat digunakan untuk usaha HHBK, pengembangan unit usaha anggota KTH dengan menghasilkan produk turunan HHBK, dan penyediaan akses modal oleh Pemdes maupun Pemda
Kata Kunci: Modal Sosial, Perhutanan Sosial, strategi