ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN ULTRA PETITA OLEH HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN STRUKTURAL (Studi Kasus Putusan No.37/G.TUN/2009/PTUN.Mks.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam hal apa Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengeluarkan putusan yang
bersifat ultra petita dan untuk mengetahui mengapa dalam perkara Nomor
37/G.TUN/2009/PTUN.Mks., Hakim mengeluarkan putusan yang bersifat
ultra petita.
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar dan Kantor Kuasa Hukum masing-masing Penggugat
dan Tergugat serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang
mempunyai kompetensi serta mencari literatur hukum yang relevan
dengan penelitian ini.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain, 1) Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengeluarkan putusan ultra petita
akan tetapi tidak bersifat ekstrem artinya dibatasi hanya dalam hal
meluruskan atau membenarkan tindakan hukum yang seharusnya
menurut hukumnya. 2) Hakim mengeluarkan putusan ultra petita dalam
perkara ini karena Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. 821.2/260/BKD
yang mencabut dan menyatakan Surat Keputusan Bupati Jeneponto No.
821.2/126/BKD tidak berlaku lagi, tidak berubah substansinya akan tetapi
hanya berubah Nomor Surat Keputusannya. Selain itu, dasar
pertimbangan Hakim mengeluarkan putusan ultra petita adalah karena
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat Erge Omnes yaitu
mengikat secara umum sehingga hakim PTUN harus mencari kebenaran
materiil.