TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN UNSUR PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks.)


HAMBALI, ZULFIKAR (2012) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN UNSUR PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 476/Pid.B/2011/PN.Mks.). Skripsi thesis, Uniniversitas Hasanuddin.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
--zulfikarha-5153-1-13-zulfi-0.pdf

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan
unsure Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang
dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan No.476/Pid.B/2011/
PN.Mks.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hokum normatif, penelitian hokum normative adalah penelitian yang
mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian
ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar
dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Pertama,
Pemenuhan unsure Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan
Surat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan
No.476/Pid.B/2011/PN.Mks. tentang tindak pidana pemakaian surat palsu,
yang mana unsur-unsurnya terpenuhi, dan terdakwa dituntut oleh jaksa
dinyatakan bersalah atas perbuatannya melanggar pasal 263 ayat (1)
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP dan dijatuhi hukuman oleh
Hakim yaitu pidana penjara selama 5 bulan dan menetapkan pidana
tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada perintah Hakim
untuk itu, dalam hal terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan
tindak pidana lain dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Kedua,
Dalam memutus perkara, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan�pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut
Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan
dan tidak ada alasan pemaaf dan alas an pembenar, sehingga dinyatakan
bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun
pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini yaitu karena
perbuatan terdakwa telah merusak nama baik Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa mengakui dan
menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum
sebelumnya serta terdakwa masih relative berusia muda sehingga
terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki tindakannya untuk masa–
masa yang akan datang

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Tindak pidana, pemalsuan surat
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: sangiasseri abubakar
Date Deposited: 23 Feb 2023 03:20
Last Modified: 23 Feb 2023 03:20
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/25305

Actions (login required)

View Item
View Item