KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN WAJO TERHADAP PT. ENERGY EQUITY EPIC SENGKANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama,
untuk mengetahui kewenangan Kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap PT. Energy Equity
Epic Sengkang, dan yang kedua, untuk mengetahui bentuk pengawasan
Kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber
Daya Mineral terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan PT. Energy
Equity Epic Sengkang.
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Wajo, tepatnya di Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral serta di
daerah lingkar tambang yaitu Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo
dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data
dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kewenangan
pemberian izin oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan
Sumber Daya Mineral terhadap PT. Energy Equity Epic Sengkang, secara
khusus berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara
permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap
pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP
harus menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota, untuk
permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau
wilayah laut sampai dengan 4 mil. Berdasarkan pembagian tersebut, maka
Bupati Kabupaten Wajo, mendelegasikan kewenangannya terkait dengan
usaha PT. EEES kepada dinas yang berwenang, yakni Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Alam, Energi, dan Sumber Daya Mineral; dan (2) Bentuk
pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Wajo Terhadap dampak lingkungan yang
ditimbulkan PT. Energy Equity Epic Sengkang adalah hingga saat ini
Dinas PSDA ESDM terus memantau kegiatan usaha PT. EEES terkait
dengan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha PT.
EEES, dan berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Wajo maka Dinas
PSDA ESDM berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan
Kabupaten Wajo dalam mengevaluasi dan melaporkan hal-hal yang
mencemarkan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha PT. EEES
kepada pihak perusahaan tersebut, khususnya terkait dengan Pasal 13
ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 11
Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan.