Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pelayanan Kesehatan Tradisional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab jasa
pelayanan kesehatan tradisional terhadap konsumen berdasarkan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan
perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan kesehatan tradisional jika
terjadi kerugian serta pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kota
Makassar terhadap jasa pelayanan kesehatan tradisional di kota
Makassar.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Makassar, Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar, Balai Kesehatan
Tradisional Masyarakat Kota Makassar, Yayasan Lembaga Konsumen
Sulawesi-selatan, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang berada di
wilayaha Kota Makassar. Penelitian ini bersifat penelitan lapangan,
dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan
tetap memperhatikan literatur dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif dan
dipaparkan secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang�Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai perlindungan
terhadap konsumen dalam lingkungan hukum perdata dan hukum pidana,
dimana pelaku usaha yang melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap
konsumen atau pelanggaran terhadap undang-undang dapat
mempertanggungjawabkan tindakannya secara perdata maupun pidana.
Sementara untuk penyelesaian sengketa konsumen yang merasa
dirugikan dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam
UUPK, yakni melalui mekanisme penyelesaian sengketa di dalam atau di
luar pengadilan. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui tiga
pilar yaitu Regulasi, Asosiasi Pengobat Tradisional dan Sentra P3T serta
Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Kota Makassar.