PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari
proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan karena
tidak adanya izin poligami dan untuk mempelajari dan menganalisis
pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan
sesuai dengan putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.Mks.
Penelitian dilaksanakan di Instansi Pengadilan Agama Makassar
dan Pengadilan Agama Maros. Selain itu, penulis juga melakukan
penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian
pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung
terhadap narasumber dari Instansi terkait dan dengan pihak yang dapat
memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.Selanjutnya data yang
diperoleh disajikan secara yuridis deskriptif.
Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal,
antara lain : 1) Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut
perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi
dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam
dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya,
sehingga perkawinan inidapat batal demi hukum. 2) Dalam perkara ini
hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar
kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu
beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan
demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap
perkara ini.