ABORSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengguguran anak hasil
perkosaan bila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan bagaimana
perlindungan hak-hak korban pemerkosaan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dikota Makassar, dengan memilih tempat di
Pengadilan Negeri dan Rumah Sakit Bhayangkara, bertujuan untuk
mendapatkan data. Data diperoleh dengan menggunakan teknik
pengumpulan data wawancara, kuiseioner, dan dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: -Pengguguran hasil perkosaan tidak
memberikan solusi tepat karena dalam hal ini janin yang dikandung
mempunyai hak untuk hidup karena secara kedaruratan medis memang
tidak membahayakan nyawa sang ibu dan anak memang dapat terlahir
kedunia. Jalan keluar yang seharusnya adalah dengan memberikan
konseling secara khusus baik dari konselor ataupun pemuka agama, dan
melakukan terapi khusus kepada korban. Janin yang dikandung sebaiknya
tetap dilahirkan, jika ibu tidak menginginkan anaknya tersebut dapat
dijauhkan dari sang ibu jika janin dilahirkan. Setelah paska melahirkan si
korban juga harus tetap diberikan terapi dan konseling khusus kalau
memang mengalami trauma secara psikis sampai dia sembuh dan dapat
menerima kembali anak tersebut. – Perlindungan hak-hak korban
perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur
secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana memberikan
perlindungan fisik, psikis dan hukum.