TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E – KTP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan
kewenangan pemerintah kota makassar pada penyelenggaraan elektronik
kartu tanda penduduk (e – KTP) dan sejauh mana konsekuensi (akibat
hukum) bagi penduduk yang belum memperoleh e – KTP.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan dibeberapa kecematan di makassar
yaitu Kecematan Makassar, Kecematan Panakkukang, serta Kecematan
Tamalanrea, penulis melakukan wawancara dengan para responden yang
berkompeten memberikan keterangan terhadap rumusan masalah yang
diangkat, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui literature,
dokumen-dokemen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan masalah tersebut.
Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan
bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah kota makassar pada
penyelenggaraan e – KTP sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ada
upaya yang lebih untuk menarik masyarakat yang belum melaksanakan e –
KTP agar datang ke kecematan dan untuk akibat hukumnya sampai saat ini
masih sebatas sanksi administrasi yang diberikan yaitu denda 50.000 rupiah
bagi warga yang tidak membawa KTP dan tidak akan berpengaruh terhadap
penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum yang akan datang.