PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) TERHADAP PEMAJUAN DAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi
penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan peran yang dilakukan oleh
ICRC dalam rangka pemajuan dan penghormatan HAM di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan metode “literature research” atau melalui
studi literatur yang juga dirangkaikan dengan metode wawancara dengan
berbagai pihak yang kompeten dalam penulisan skripsi ini.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1).
Meskipun landasan hukum baik dalam lingkup internasional maupun
nasional mengenai perlindungan HAM telah dibuat, namun dalam
realitasnya, berbagai peraturan hukum tentang HAM tersebut masih
belum diimplementasikan dengan baik. Respon yang dilakukan oleh
Pemerintah Republik Indonesia pada kasus HAM sudah pada jalur yang
tepat. Namun, masih cenderung menggunakan tindakan di jalur militer
yang sebenarnya menurut pandangan Penulis merupakan tahap yang
paling akhir untuk ditempuh. 2). ICRC sebagai organisasi internasional
yang independen di bidang kemanusiaan telah menunjukkan berbagai
perannya dalam memajukan dan meningkatkan penghormatan HAM
khususnya dalam Hukum Humaniter Internasional, baik dalam kondisi
perang, konflik, bencana, maupun dalam kondisi normal. Berbagai
tindakan riil yang telah diambil yaitu dengan melakukan berbagai seminar,
workshop, diskusi, peluncuran buku, dan berbagai kegiatan kemanusiaan
lainnya (operasi katarak, kunjungan ke tahanan, dan lain-lain).
Berdasarkan hasil penelitian, Penulis merumuskan saran sebagai berikut:
1). Berbagai produk hukum yang telah diratifikasi maupun dibuat oleh
Pemerintah Republik Indonesia hendaknya diimplementasikan
semaksimal mungkin. Penyelesaian melalui jalur militer hendaknya
diminimalkan bahkan dihilangkan dan lebih menggunakan jalur dialog.
Berbagai tindakan kekerasan yang marak terjadi dalam penyelesaian
berbagai kasus pelanggaran HAM hendaknya dihilangkan. 2). Keterlibatan
ICRC baik dalam kondisi konflik maupun kondisi damai di suatu negara
hendaknya tidak melebihi dari apa yang telah diamanatkan atau diatur.
Bahkan, menurut beberapa pihak dari Pemerintah Republik Indonesia,
keterlibatan ICRC di Indonesia sebenarnya seringkali melebihi
kewenangan yang telah diamanatkan oleh Konvensi Jenewa 1949.