PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar)

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, penelitian ini
adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, teknis analisis data
secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya
disajikan dalam bentuk deskriptif, untuk memberikan gambaran tentang
bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana
korupsi dalam kasus pemberian kredit fiktif, penerapan asas “tiada
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dalam Putusan No.
23/Pid.B/2009/PN.Makassar di Pengadilan Negeri Makassar.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang
terdapat pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN. Makassar adalah bentuk
kesengajaan. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat
sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya
dilakukan. Dimana terdakwa melakukan pencairan kredit tidak sesuai
dengan prosedur. Serta, perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di samping itu, Pada perkara No.
23/Pid.B/2009/PN.Makassar, penerapan asas tiada pertanggungjawaban
pidana tanpa kesalahan diuraikan oleh hakim dalam amar putusannya
yang berbunyi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama. Dari perkara ini, terlihat bahwa asas tiada
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan tidak lagi diterapkan
sekedar sebagai bentuk alasan pengahapus kesalahan di luar yang
ditentukan oleh undang-undang, tetapi lebih jauh lagi berkembang
sebagai asas yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya
pembuat.