PERANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penanganan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan faktor yang menghambat
Kejaksaan dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan
penulis berkesimpulan Peranan kejaksaan dalam hal penanganan perkara
tindak pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke
Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, mencakup
menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan
prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan,
menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan,
menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan,
menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat
tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Hambatan dalam
melakukan penanganan tindak pidana korupsi adalah tidak koperatifnya
para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak
pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi,
karena takut kepada atasan, keberadaan tersangka dan saksi yang sering
berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan,
susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait
dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni kejaksaan
mengoptimalkan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
untuk menghindari pemberian keterangan yang berbelit-belit yang
diakibatkan rasa takut yang dialami saksi. Sebelum melakukan penetapan
tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya
kejaksaan harus melakukan pelacakan harta benda terlebih dahulu
dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehingga, pada saat tersangka
sudah ditetapkan sebagai terdakwa, segala keterangan terkait harta
benda yang dimiliki terdakwa sudah teridentifikasi dengan baik.