PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulisan ini bertujuan 1) Untuk mengetahui penerapan asas peradilan
cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan 2) untuk mengetahui kendala�kendala terhadap penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Kemudian data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, yang dalam
penulisan akan disajikan secara deskripsi, dan kemudian diberi suatu
kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1).
Penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
dasarnya telah menjalankan atau mengaplikasikan UU No. 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa
penerpannya masih belum efektif atau masih belum dilaksanakan secara
sempurna karena beberapa faktor yang melatarbelakangi terhambatnya
penerapan asas peradilan cepat ini diantaranya faktor internal dan faktor
eksternal yang merupakan faktor penghambat utama dalam hal penerapan asas
ini.
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merumuskan saran sebagai
berikut: 1) sebaiknya diadakan penambahan jumlah hakim di Pengadilan Tipikor
kota Makassar agar penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dapat
dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Karena dengan adanya penambahan
jumlah hakim dapat mempercepat penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi
sehingga tidak ada lagi kekurangan jumlah hakim yang akan menangani jumlah
perkara yang sangat banyak di pengadilan Tindak Pidana Korupsi kota
Makassar, dan 2) sebaiknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kota Makassar
dipisahkan dari Pengadilan Negeri kota Makassar agar penyelesaian perkara
Tindak Pidana Korupsi dapat terpusat dalam hal ini Hakim tipikor hanya
menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi saja.