IMPLEMENTASI PASAL 280 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Kota Makassar)

ABSTRAK
Rafiuddin (B111 08 868). “Implementasi Pasal 280 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Studi Kasus Kota Makassar) Dibawah bimbingan Bapak M.Imran Arief
selaku pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti M selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Implementasi Pasal 280
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Makassar), yang dilihat dari jumlah
pelanggar lalu lintas per tahun.
Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu di Polrestabes Makassar dan
Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara dengan petugas serta
membagikan daftar pertanyaan kepada 50 orang masyarakat mengenai pelanggar
lalu lintas dan pengetahuan hukum khususnya Pasal 280 UULLAJ.
Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa Implementasi Pasal 280
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang di lihat dari
jumlah pelanggaran lalu lintas per tahun dan dilihat dari pelanggar lalu lintas
khususnya Pasal 280 UULLAJ Per tahun belum efektif menanggulangi
pelanggaran lalu lintas di kota makassar karena masih banyak masyarakat yang
tidak mengetahui ketentuan hukum dan sanksi dari Pasal tersebut. Pelanggaran ini
terjadi karena pengemudi kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan
dalam berlalu lintas dan tingkat ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan
hukum atau suatu perundang undangan masih rendah disebabkan karena
masyarakat mengabaikan peraturan berlalu lintas, ketidakdisiplinan, faktor
kemalasan dan faktor lupa. Sedangkan dari segi pelanggaran lalu lintas khususnya
Pasal 280 UULLAJ bisa dikatakan belum efektif, karena penegak hukum dapat
dibayar atau ditangguhkan oleh pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan
tidak secara langsung dirasakan oleh si pelanggar sendiri, pidana denda lebih
menguntungkan bagi orang-orang yang mampu serta pidana denda tidak
menimbulkan stigma atau cap sebagai penjahat bagi pelanggar. Upaya yang
dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Makassar pemberian surat teguran dan
surat tilang kepada pelanggar lalu lintas.