PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK FILTER YANG TIDAK TERCANTUM NOMOR REGISTRASI BPOM PADA KEMASANNYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap konsumen rokok filter yang tidak adanya pengujian pada filter rokok
serta mengetahui perlindungan konsumen terhadap tidak adanya
pencantuman nomor registrasi BPOM pada kemasannya.
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat yang bersangkutan
dengan skripsi ini yaitu, Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM),
Kementerian Kesehatan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO). Tehnik
pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik wawancara, yaitu
pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan
pertanyaan yang telah disiapkan dan pengumpulan data dengan kuisioner
yaitu membagikan daftar pertanyaan kepada 30 responden. Responden yang
dimaksud adalah konsumen rokok filter.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan
hukum bagi konsumen rokok filter, karena tidak ada pengujian pada filter
rokok yang juga merupakan bagian penting dari rokok filter. Filter rokok yang
dianggap dapat menyaring kadar nikotin dan tar ternyata terdapat dampak
lain yang dapat merusak kesehatan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan
dari pemerintah yang mangatur untuk melakukan pengujian pada filter rokok.
Tidak adanya nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok juga membuat
tidak adanya perlindungan hukum bagi konsumen rokok. BPOM hanya
melakukan pengujian kadar nikotin dan tar dari rokok, pemberian nomor
registrasi pada kemasan rokok tidak pernah diberikan. Tidak adanya nomor
registrasi BPOM pada kemasan rokok membuat hak konsumen untuk
medapatkan informasi yang jelas tidak terpenuhi. Konsumen tidak dapat
mengetahui mana rokok yang telah diuji dan layak dikonsumsi dengan rokok
yang tidak lulus uji dan tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini menimbulkan
tidak adanya jaminan keamanan pada rokok filter.