PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSON)

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban
Kejahatan Perdagangan Orang saat ini dan masa yang akan datang,
Upaya pencegahan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam
pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban
Kejahatan Perdagangan Orang.
Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat, diantaranya yaitu
Polrestabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri
Makassar dengan mengambil data terkait Perdagangan Orang, khususnya
Perempuan dan Anak untuk dianalisis secara Yuridis Normatif, yaitu
dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan nyata
mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban
Kejahatan Perdagangan Orang dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku. Disamping itu, juga dilakukan wawancara dengan beberapa
responden yaitu Kanit I Reskrim Polrestabes Makassar, Kanit PPA
Makassar, Penyidik Trafficking Reskrim Polrestabes Makassar, serta Kasi
Pidum Kejari Makassar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum
terhadap Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan
Orang saat ini dan masa yang akan datang diantaranya diberikan oleh
beberapa perundang-Undangan di Indonesia, serta bentuk perlindungan
hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada. Adapun
upaya penanggulangan-Nya berupa upaya Pre-Emtif, Preventif, Represif,
dan Rehabilitatif. Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang hingga saat
sekarang ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak
aparat penegak hukum dalam memberantas kasus ini, antara lain karena
adanya permintaan pasar yang terus meningkat terutama terhadap
perempuan dan anak-anak, jaringan kriminal perdagangan orang yang
semakin berkembang dan terorganisir, dari aspek penyidikannya
bersumber dari korban perdagangan sendiri dimana korban tidak ingin
kasusnya disidik dengan berbagai alasan, Kemajuan di bidang
transportasi juga memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke
tempat lain, belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak
hukum, serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, dan
aparatur pemerintah).
v