TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU (Studi Kasus Putusan No.25.pid.B/2007/PN.BR)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana
materil pada tindak pidana pemalsuan ijazah serta mengetahui
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dalam kasus pada
putusan No: 25/Pid.B/2007/PN.BR.
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Barru dengan sumber
data primer dan data sekunder melalui teknik wawancara dan
kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif
kemudian disajikan secara dekskriptif yaitu dengan menguraikan,
menjelaskan, dan menggambarkan mengenai tindak pidana pemalsuan
ijazah.
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis
dapatkan, maka penulis berkesimpulan bahwa pertama, Jaksa Penuntut
umum pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR kurang tepat dalam
menerapkan hukum mestinya dakwaan primair menggunakan Pasal 69
ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 karena lebih khusus. Sedangkan untuk
dakwaan subsidair seharusnya menggunakan Pasal 263 ayat (2) karena
cakupannya lebih luas. Sedangkan hakim sudah tepat menerapkan dalam
pidana materil karena menggunakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun
2003 sebagai ketentuan khusus dari Pasal 263 ayat (2). Kedua, dalam hal
pertimbangan hukum hakim, aspek non yuridis meliputi faktor-faktor yang
meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan sudah betul
tetapi untuk faktor-faktor yang memberatkan seharusnya hakim
mempertimbangkan bahwa ijazah palsu tersebut digunakan untuk
mendaftar menjadi seorang guru sehingga sanksi yang diberikan
seharusnya lebih berat. Aspek yuridis meliputi terpenuhinya unsur
menggunakan ijazah palsu yang terbukti palsu pada Pasal 69 ayat (1) UU
No. 20 Tahun 2003.