TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLRI (Polisi Republik Indonesia) TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALULINTAS (Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap Tindak
Pidana Penganiayaan Yang di lakukan anggota POLRI Terhadap Masyarakat yang
Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (studi kasus Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN
Sinjai dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Penganiayaan Yang
di lakukan anggota dengan pemberatan dalam Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN
Sinjai . Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sinjai dengan melakukan wawancara
langsung dengan hakim yang memutuskan Pidana Penganiayaan Yang di lakukan
anggota POLRI serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan
masalah tindak Pidana Penganiayaan Yang di lakukan anggota POLRI dengan
pembertan yang dilakukan oleh anggota POLRI. Disamping itu, peneliti juga melakukan
studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan
perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Penerapan sanksi
pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pembertan yang dilakukan oleh
Anggota Polri dalam Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai
yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1(satu) ke-3 dan 5
KUHP. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana
penganiayaan dengan pembertan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melihat nilai yang
dipertaruhkan dan alasan melakukan tindak pidana tersebut melainkan benar atau
tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan dengan
pemberatan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan dalam
Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan
saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, sanksi
pidana yang diberikan tidak bertujuan untuk mencemari pencitraan Polri sebagai
pengayom masyarakt yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan
pemberatan,melainkan untuk memberikan efek jera agar anggota oknum Anggota
Polri itu tidak mengulangi perbuatan tersebut dan me